JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pembiayaan produktif bagi kelompok terbawah melalui skema Kredit Usaha Rakyat sebagai senjata utama melawan kemiskinan ekstrem.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, penyaluran KUR kepada sektor usaha mikro telah mencapai sekitar Rp70 triliun hingga 3 Mei 2026 dari total realisasi penyaluran KUR sebesar Rp96 triliun.
"Dari total alokasi KUR yang mencapai Rp96 triliun per tanggal 3 Mei 2026, sekitar Rp70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro," ujar Maman dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menurut Maman, penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal itu karena mayoritas pelaku usaha mikro berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.
Pemerintah terus mengoptimalkan sektor usaha mikro dan kecil sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan melalui berbagai instrumen kebijakan. Termasuk di antaranya penyaluran KUR yang menyasar kelompok masyarakat desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin).
Selain memperluas akses pembiayaan, Kementerian UMKM juga mendorong pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah, swasta, dan BUMN sebagai ruang usaha produktif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih kolaboratif sekaligus membuka peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda.
Menteri UMKM hadir dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya di Jakarta, Senin (4/5). Rapat itu membahas tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Pemerintah menilai sektor UMKM dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja serta menciptakan wirausaha baru di berbagai daerah. Muhaimin Iskandar menegaskan, pengembangan dua sektor tersebut menjadi kunci dalam memperluas lapangan kerja formal di berbagai lapisan masyarakat.
Pemerintah pun menetapkan target ambisius dalam peta jalan pengentasan kemiskinan nasional. Muhaimin menyebut, hingga tahun 2029, sedikitnya 10 juta masyarakat ditargetkan dapat bekerja secara formal atau menjadi wirausaha mandiri.
"Ini menjadi kewajiban bersama agar target penurunan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan kemiskinan nasional maksimal 5 persen pada 2029 dapat tercapai," kata Muhaimin, sebagaimana dilansir dari berita sumber.