JAKARTA – Krakatau Steel KRAS menyiapkan proyek baja terintegrasi Rp 30 triliun di Cilacap yang mencakup baja karbon dan stainless steel untuk menekan ketergantungan impor.
Langkah besar dalam memperkuat kemandirian industri nasional akan segera dimulai melalui pembangunan fasilitas produksi skala raksasa di Jawa Tengah. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menyiapkan proyek baja terintegrasi senilai Rp 30 triliun di Cilacap.
Momentum dimulainya konstruksi fisik dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat dengan pengawasan langsung dari pemerintah. Proyek ini ditargetkan groundbreaking pada 29 April 2026.
Direktur Utama perusahaan menegaskan bahwa inisiatif ini sangat penting untuk mengurangi konsumsi produk baja asing yang masuk ke pasar domestik. Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan, proyek tersebut mencakup pengembangan baja karbon (carbon steel) dan baja nirkarat (stainless steel) untuk memperkuat kemandirian industri sekaligus menekan ketergantungan impor bahan baku.
Pembangunan pabrik ini juga dianggap sebagai langkah taktis dalam merespons tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. “Kami harus sesegera mungkin membangun industri baja, mulai daripada karbon steel dan juga stainless steel. Ini yang akan kita groundbreaking dengan Bapak Presiden di 29 April di Cilacap,” ujarnya sebagaimana dilangsir dari sumbernya.
Pernyataan tersebut disampaikan Akbar dalam agenda Coffee Morning with CEO di Jakarta pada hari Senin (27/4/2026). Perusahaan berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan material alam yang tersedia melimpah di dalam negeri.
Pemanfaatan mineral mentah secara efisien menjadi kunci utama dalam strategi produksi baja karbon yang direncanakan. Akbar menjelaskan, pengembangan baja karbon akan mengandalkan pemanfaatan bijih besi domestik agar mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam negeri.
Sementara itu, unit produksi baja tahan karat akan diletakkan pada lokasi yang paling strategis secara logistik. “Untuk stainless steel, tentu kita akan mendekatkan pabrik kami di resources daripada nickel ore,” jelasnya sebagaimana dilangsir dari sumbernya.
Upaya percepatan proses hilirisasi dinilai tidak bisa ditunda lagi mengingat situasi dunia yang sedang mengalami ketegangan. Menurut Akbar, percepatan hilirisasi menjadi krusial di tengah dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pembangunan jika Indonesia tidak segera mandiri dalam pemenuhan baja. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor jika tidak diantisipasi sejak dini.
Proyek strategis ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang negara dalam mengoptimalkan kekayaan mineral bumi pertiwi. Ia menambahkan, proyek ini juga merupakan bagian dari mandat pemerintah dalam memperkuat struktur industri dasar nasional serta mendukung agenda hilirisasi jangka panjang.
Meskipun demikian, pembangunan fasilitas sebesar ini tetap memerlukan sinergi yang kuat dari berbagai elemen pendukung. “Paling tidak butuh satu tahun untuk develop industrinya atau pabriknya,” kata dia sebagaimana dilangsir dari sumbernya.
Akbar menekankan bahwa dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan, mulai dari aspek bahan baku hingga infrastruktur penunjang. Meski demikian, pembangunan ekosistem industri baja terintegrasi membutuhkan waktu serta dukungan lintas sektor, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pembiayaan dan infrastruktur.
Di sisi lain, perusahaan juga telah mendapatkan suntikan dana segar untuk memastikan kelancaran transisi operasional dan penyehatan dana.
Sebagai bagian dari upaya penyehatan kinerja, pada akhir 2025 Krakatau Steel juga memperoleh dukungan pendanaan dari PT Danantara Asset Management (Persero) melalui skema pinjaman pemegang saham (shareholder loan) senilai Rp 4,93 triliun.
Alokasi dana tersebut telah dirancang secara mendetail untuk mendukung permodalan jangka panjang perusahaan.
Rinciannya, pinjaman modal kerja sebesar Rp 4,18 triliun dengan tenor minimal lima tahun serta Rp 752,8 miliar untuk pendanaan program pengunduran diri sukarela (golden handshake) dan penyehatan dana pensiun melalui mekanisme lump sum window dengan tenor minimal enam tahun.