JAKARTA - Isu transportasi publik kembali menjadi sorotan setelah muncul dorongan kuat dari kalangan akademisi dan pengamat untuk segera direalisasikan sebagai prioritas nasional.
Di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, kebijakan subsidi transportasi umum dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik luas. Padahal, peran transportasi umum sangat vital dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait transportasi publik. Dia menyinggung janji pada kampanye mengenai angkutan di kota-kota besar yang perlu subsidi 100 persen dan angkutan umum perkotaan akan diberikan subsidi. Hal ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem transportasi nasional.
Dorongan tersebut muncul seiring meningkatnya ketimpangan akses transportasi di berbagai daerah. Banyak masyarakat, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan, masih kesulitan mendapatkan layanan transportasi yang layak. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dominasi konsumsi BBM sektor transportasi nasional
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025, sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi 52 persen atau setara 276,6 juta barel. Posisi ini diikuti oleh sektor industri yang menyerap 180,9 juta barel (34 persen), sektor ketenagalistrikan sebesar 42,5 juta barel (8 persen), serta sektor penerbangan (aviasi) sebanyak 31,9 juta barel (6 persen) dari total konsumsi nasional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, sebanyak 93 persen BBM subsidi dinikmati kendaraan pribadi dengan komposisi 43 persen sepeda motor dan 50 persen mobil. Sementara untuk truk 4 persen dan angkutan umum 3 persen. Data ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi subsidi energi yang belum sepenuhnya menyasar transportasi publik.
Ketidakseimbangan tersebut menjadi dasar kuat bagi para pakar untuk mendorong perubahan kebijakan. Subsidi yang lebih tepat sasaran diyakini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus memperkuat sistem transportasi umum yang lebih inklusif.
Transportasi umum sebagai penopang kehidupan masyarakat bawah
“Transportasi umum seringkali dianggap sebagai indikator kemajuan kota. Namun di tingkat daerah, kehadirannya adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah,” jelasnya kepada Good News From Indonesia, Selasa (31/3). Pernyataan ini menegaskan bahwa transportasi publik bukan sekadar fasilitas, tetapi kebutuhan dasar masyarakat.
“Saat ini, meredupnya eksistensi transportasi umum bukan hanya masalah mobilitas, melainkan sebuah alarm peringatan bagi munculnya krisis pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan generasi masa depan,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia.
Ketika akses transportasi terbatas, dampaknya tidak hanya dirasakan pada mobilitas, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak kesulitan menjangkau sekolah, pekerja terhambat mencari nafkah, dan layanan kesehatan menjadi sulit diakses.
Kondisi angkutan umum daerah semakin memprihatinkan
Djoko Setijowarno mengungkapkan kondisi angkutan umum di daerah kini berada di titik nadir. Hanya tersisa sekitar 5 persen angkutan pedesaan yang masih beroperasi aktif di seluruh Indonesia. Kondisi ini menunjukkan penurunan drastis yang mengkhawatirkan bagi keberlanjutan layanan transportasi publik.
Ironisnya, di tengah hilangnya layanan transportasi publik di berbagai kota, komitmen serius dari para kepala daerah seolah absen. Alih-alih memprioritaskan 'mobil rakyat' yang jelas manfaatnya bagi mobilitas warga, kebijakan justru sering kali lebih condong pada pengadaan mobil dinas pejabat yang menelan anggaran miliaran rupiah.
“Transportasi umum seakan-akan hanya diingat sebagai simbol kerakyatan saat pendaftaran ke KPUD, namun segera terlupakan setelah kursi kekuasaan diraih,” ucapnya. Kritik ini menjadi refleksi atas lemahnya konsistensi kebijakan di tingkat daerah.
Minimnya inisiatif daerah dalam pembenahan transportasi
Dirinya mencatat hingga saat ini, baru sekitar 8 persen atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema Buy The Service (BTS), langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.
Meredupnya eksistensi transportasi umum di daerah, bukan sekadar hilangnya deretan kendaraan di jalanan, melainkan awal dari efek domino yang mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini memperburuk ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Fenomena ini menciptakan lubang aksesibilitas yang memukul warga di pelosok desa hingga pinggiran kota secara mendalam,” ucapnya. Pernyataan tersebut menggambarkan dampak luas dari krisis transportasi publik yang belum tertangani secara optimal.
Dorongan elektrifikasi dan kebijakan strategis nasional
Djoko mengungkapkan ada langkah yang lebih bijak adalah memprioritaskan elektrifikasi transportasi umum di seluruh lini yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, kawasan transmigrasi, hingga daerah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman). Dengan demikian, transisi energi tidak hanya menjadi jargon teknologi, tetapi menjadi instrumen pemerataan mobilitas yang inklusif.
“Tanpa aksesibilitas yang terjangkau, mimpi untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mencetak generasi emas akan terus terhambat oleh beban biaya hidup dan hilangnya peluang bagi masyarakat di pelosok negeri,” paparnya. Elektrifikasi dinilai sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Sebagaimana pemerintah telah menerbitkan Inpres Jalan Daerah untuk mengatasi infrastruktur yang rusak dan Inpres Irigasi demi ketahanan pangan, maka sudah saatnya Inpres Transportasi Umum diterbitkan menuju Indonesia Emas 2045. Instrumen ini krusial untuk membangkitkan kembali urat nadi mobilitas warga dan memastikan ketersediaan layanan transportasi umum yang aman serta terjangkau di seluruh pelosok negeri.