JAKARTA - Menjelang akhir bulan Ramadhan 1447 H, perhatian masyarakat Islam tertuju pada kapan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2026 akan jatuh.
Tahun ini, Kementerian Agama (Kemenag) memberikan sinyal adanya kemungkinan perbedaan tanggal antara versi pemerintah dan versi Muhammadiyah.
Informasi ini menimbulkan antisipasi di kalangan umat Islam terkait rencana ibadah, tradisi keluarga, dan perjalanan mudik.
Direktur Urusan Agama Islam Kemenag RI, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa posisi hilal menjelang akhir Ramadhan berdasarkan perhitungan hisab masih belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan negara anggota MABIMS, yakni Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura.
“Jadi kalau berdasarkan hitungan hisab, untuk ketinggian itu 0 sampai 3 derajat, tertinggi itu ada di Aceh. Kemudian untuk elongasi 4 sampai 6 derajat. Di ketinggian mungkin memenuhi, tetapi dari sudut elongasi masih kurang,” ujar Arsad.
Belum Penuhi Kriteria MABIMS
Menurut Arsad, standar visibilitas hilal yang digunakan negara anggota MABIMS menetapkan dua syarat utama. Hilal dinyatakan mungkin terlihat apabila memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Namun, berdasarkan perhitungan astronomi saat ini, posisi hilal menjelang akhir Ramadhan diperkirakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut.
Meski dari sisi ketinggian ada kemungkinan mencapai batas minimal, sudut elongasi masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Situasi ini menjelaskan mengapa pemerintah dan Muhammadiyah bisa memiliki tanggal berbeda dalam penetapan awal Syawal 1447 H.
Sidang Isbat Menentukan Keputusan Final
Meskipun hasil perhitungan hisab menunjukkan hilal belum memenuhi kriteria visibilitas, Kemenag menegaskan keputusan resmi tetap menunggu sidang isbat. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Maret 2026.
“Kalau berdasarkan kriteria visibilitas hilal MABIMS memang masih tidak mungkin untuk dilihat, tetapi keputusan akhir tetap menunggu hasil sidang Isbat yang akan dilaksanakan pada 19 Maret,” jelas Arsad.
Sidang isbat akan dihadiri organisasi masyarakat Islam, perwakilan negara sahabat, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Komisi VIII DPR RI, serta perwakilan BMKG, BRIN, dan BIG. Data hisab dan posisi hilal akan disampaikan untuk menjadi pertimbangan penetapan resmi Hari Raya Idul Fitri.
Prediksi Idulfitri Versi Pemerintah
Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan Idul Fitri 1447 H versi pemerintah berpotensi jatuh pada 21 Maret 2026. Perkiraan tersebut didasarkan pada posisi hilal saat matahari terbenam pada 19 Maret 2026 di wilayah Asia Tenggara, yang belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS.
Prediksi ini memungkinkan pemerintah untuk merencanakan berbagai persiapan teknis dan administratif menjelang Lebaran, termasuk jadwal cuti, operasional lembaga, dan pengaturan transportasi umum. Meski demikian, keputusan final tetap bergantung pada sidang isbat yang dilaksanakan Kemenag.
Idulfitri Muhammadiyah
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Berdasarkan keputusan tersebut, 1 Syawal 1447 H atau Lebaran 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Keputusan Muhammadiyah tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah. Maklumat menyebutkan bahwa 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan Jumat Legi, 20 Maret 2026 Masehi.
Jika dihitung dari Selasa, 10 Maret 2026, waktu menuju Lebaran menurut Muhammadiyah tinggal 10 hari lagi. Tahun ini, Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sistem kalender Islam yang dirancang agar satu hari memiliki satu tanggal di seluruh dunia, sehingga kalender Islam dapat disusun secara sistematis dan mudah diprediksi.
Dampak Perbedaan Tanggal
Perbedaan tanggal Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah dapat mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat.
Mulai dari perencanaan shalat Idul Fitri berjamaah, tradisi silaturahmi keluarga, hingga pengaturan perjalanan mudik. Dengan memahami dasar perhitungan kedua pihak, umat Islam dapat menyesuaikan persiapan mereka secara matang.
Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti keputusan resmi sidang isbat Kemenag sebagai acuan hukum dan administratif. Sementara itu, prediksi Muhammadiyah memberi informasi awal yang dapat menjadi panduan bagi warga yang ingin mengikuti metode hisab hakiki wujudul hilal.
Dengan pendekatan ilmiah dan pengamatan hilal yang sistematis, baik pemerintah maupun Muhammadiyah memberikan panduan agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dan tradisi Lebaran dengan tertib, aman, dan sesuai syariat.
Perbedaan tanggal tidak mengurangi esensi perayaan Idul Fitri, namun memberikan kesempatan masyarakat untuk memahami proses ilmiah dan syariat dalam penentuan awal Syawal 1447 H.