Capaian Pemerintah Prabowo: Penempatan Pekerja Migran Naik, Lapangan Kerja Makin Luas

Capaian Pemerintah Prabowo: Penempatan Pekerja Migran Naik, Lapangan Kerja Makin Luas

JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan capaian signifikan dalam sektor ketenagakerjaan, terutama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), pemerintah berhasil menempatkan lebih dari 276 ribu tenaga kerja ke berbagai negara di dunia. Capaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor migrasi tenaga kerja.

Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa peningkatan penempatan PMI menjadi salah satu indikator keberhasilan program ekonomi rakyat yang dijalankan pemerintahan Prabowo. Selain memperluas kesempatan kerja, penempatan PMI juga berperan penting dalam memperkuat arus remitansi bagi keluarga di Tanah Air.

Baca Juga

Kementerian ESDM dan PLN Terangi 112 Rumah Warga Minahasa

“Terkait pencapaian penempatan Pekerja Migran Indonesia, dapat kami laporkan bahwa kita sudah menempatkan tenaga kerja di seluruh dunia. Angkanya 276.000 lebih yang sudah kita tempatkan,” ujar Mukhtarudin.

Komitmen Pemerintah Mendorong Akses Kerja Global

Pemerintah melalui Kementerian P2MI berupaya memastikan penempatan tenaga kerja dilakukan secara terukur dan sesuai dengan prinsip perlindungan pekerja. Berdasarkan data resmi, jumlah penempatan PMI mencapai 276.117 orang dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025.

Sebagian besar penempatan dilakukan melalui skema private to private (P2P) yang melibatkan kerja sama langsung antara perusahaan penyalur tenaga kerja di Indonesia dan pihak pengguna di negara tujuan. Skema ini mencatat angka tertinggi dengan total 181.052 pekerja. Mukhtarudin menilai sistem ini mampu mempercepat penyaluran tenaga kerja dengan tetap menjaga perlindungan dan legalitas bagi para pekerja.

Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara penerima tenaga kerja untuk memperluas pasar tenaga kerja Indonesia. Langkah ini mencerminkan semangat pemerintah dalam menjadikan pekerja migran sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional.

Negara Tujuan Utama Penempatan PMI

Berdasarkan laporan P2MI, terdapat lima negara yang menjadi tujuan utama penempatan tenaga kerja Indonesia. Negara-negara tersebut adalah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura.

Hongkong menempati posisi tertinggi dengan jumlah pekerja mencapai 85.632 orang, diikuti Taiwan dengan 64.687 orang, Malaysia 53.157 orang, Jepang 17.798 orang, dan Singapura 14.090 orang.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara masih menjadi pasar utama tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor domestik dan jasa. Mukhtarudin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan setiap penempatan berjalan sesuai prosedur dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan PMI.

“Kami memastikan seluruh proses penempatan mengikuti aturan yang berlaku, agar para pekerja migran kita terlindungi dan mendapatkan hak-haknya di negara tujuan,” ujarnya.

Selain menjangkau pasar tradisional seperti Hongkong dan Taiwan, pemerintah juga mulai membuka peluang kerja baru di sektor industri dan perawatan di negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.

Pekerjaan dan Daerah Asal PMI Terbanyak

Dalam laporan tersebut, Mukhtarudin juga memaparkan posisi pekerjaan yang paling banyak diminati oleh para pekerja migran. Lima bidang pekerjaan yang menampung PMI terbanyak adalah pembantu rumah tangga (house maid) sebanyak 86.170 orang, disusul pengasuh (caregiver) sebanyak 39.194 orang, pekerja kebun (plantation worker) sebanyak 28.059 orang, pekerja umum (worker) sebanyak 17.730 orang, dan pekerja rumah tangga (domestic worker) sebanyak 13.436 orang.

Dari sisi asal daerah, Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar tenaga kerja migran dengan jumlah 65.698 orang, diikuti Jawa Barat dengan 58.077 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 56.450 orang. Selain itu, Nusa Tenggara menyumbang 35.701 orang, Lampung 21.061 orang, Bali 9.521 orang, serta beberapa daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Banten, dan Sumatera Utara juga berkontribusi cukup besar.

Mukhtarudin menilai, dominasi daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa wilayah dengan populasi besar dan tingkat pendidikan menengah masih menjadi sumber utama pekerja migran. Karena itu, pemerintah akan memperluas pelatihan keterampilan agar calon pekerja dari daerah lain juga bisa berkompetisi di pasar global.

Dampak Ekonomi dan Komitmen Perlindungan

Keberhasilan penempatan 276 ribu pekerja migran dalam satu tahun tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja, tetapi juga berdampak positif terhadap ekonomi nasional. Remitansi dari para PMI menjadi salah satu sumber devisa negara yang cukup besar, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah asal para pekerja.

Mukhtarudin menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada angka penempatan, tetapi juga pada kualitas perlindungan bagi para pekerja. Ia memastikan seluruh PMI yang diberangkatkan telah terdaftar, memiliki kontrak kerja resmi, dan mendapatkan perlindungan hukum di negara tujuan.

“Kami memastikan program ini berjalan dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat. Perlindungan, pelatihan, dan legalitas tetap menjadi prioritas utama agar para pekerja kita bisa bekerja dengan aman dan produktif,” tegas Mukhtarudin.

Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penempatan PMI di sektor-sektor formal seperti industri, perhotelan, dan perawatan lansia. P2MI juga akan memperluas kerja sama dengan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain.

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat langkah konkret dalam pemberdayaan tenaga kerja melalui peningkatan penempatan pekerja migran. Capaian 276.117 pekerja yang berhasil diberangkatkan menjadi bukti nyata upaya pemerintah membuka peluang kerja bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sekaligus memperkuat perekonomian nasional melalui remitansi.

Dengan strategi yang berkelanjutan, pemerintah menargetkan agar pekerja migran Indonesia tidak hanya menjadi tenaga kerja andalan di sektor domestik, tetapi juga berdaya saing tinggi di pasar internasional. Program ini menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di era Prabowo berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat.