Kemensos Genjot Graduasi Keluarga Mandiri untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem
JAKARTA - Upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem terus mendapat perhatian serius.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, program graduasi keluarga penerima bantuan sosial menjadi salah satu kunci penting dalam mencapai target tersebut.
Gus Ipul menyebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan sebanyak 300.000 keluarga dapat dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya keluarga yang mandiri, sejahtera, dan terbebas dari ketergantungan terhadap program bantuan.
Baca Juga
“Untuk tahun ini saya laporkan kita bisa menggraduasi 77.000 keluarga. Insya Allah tahun depan sesuai arahan, kita akan menggraduasi sekurang-kurangnya 300.000 keluarga untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan itu akan turut secara signifikan menurunkan kemiskinan,” ujar Gus Ipul dalam acara 1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa di Jakarta.
Graduasi sendiri, lanjutnya, adalah proses mengakhiri kepesertaan seseorang atau keluarga dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Proses ini dilakukan ketika keluarga penerima manfaat dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa bantuan pemerintah.
Arah Kebijakan Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Kemensos tidak hanya menargetkan jumlah keluarga yang digraduasi, tetapi juga memastikan bahwa mereka benar-benar siap secara ekonomi dan sosial untuk hidup mandiri. Gus Ipul optimistis langkah ini akan menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk menekan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
“Saya yakin tahun depan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan empat tahun yang akan datang kemiskinan sudah di bawah 5%,” tegasnya.
Optimisme tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan isu pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama pemerintahannya. Program graduasi keluarga tidak hanya sekadar menghentikan bantuan, melainkan juga memastikan keluarga penerima manfaat memiliki sumber penghasilan berkelanjutan melalui pelatihan, pemberdayaan ekonomi, serta akses terhadap lapangan kerja.
Kemensos, ujar Gus Ipul, terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar setiap program sosial dapat berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan, penguatan UMKM, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perumahan layak.
Capaian Statistik BPS Tunjukkan Tren Penurunan Kemiskinan
Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menurunkan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil positif. Pada Maret 2025, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 2,38 juta orang, turun 40.000 jiwa dibandingkan September 2024 yang mencapai 2,78 juta orang.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa penurunan ini juga signifikan jika dibandingkan dengan Maret 2024, di mana jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang hingga 1,18 juta orang.
“Dari persentasenya, jumlah penduduk miskin atau total populasi pada bulan Maret 2025 mencapai 0,85% atau turun 0,14% poin dibandingkan September 2024,” jelas Ateng.
Jika dibandingkan dengan Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem juga tercatat turun 0,41%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk program graduasi dan pemberdayaan masyarakat, mulai memberikan dampak nyata di lapangan.
Ateng menjelaskan, BPS menghitung tingkat kemiskinan ekstrem menggunakan standar Bank Dunia, yakni kondisi seseorang hidup dengan kurang dari US$2,15 per hari berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) tahun 2017. Dengan standar ini, pemerintah dapat memantau secara objektif sejauh mana peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.
Kolaborasi Nasional Wujudkan Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah memastikan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan survei dan penghitungan capaian pengentasan kemiskinan.
“Atas dasar Inpres tersebut, BPS ditugaskan menyelenggarakan survei dan penghitungan capaian pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” ungkap Ateng.
Langkah terukur ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pengentasan kemiskinan yang berbasis data dan bukti ilmiah. Pemerintah berkomitmen tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Kemensos terus mengoptimalkan berbagai program seperti bantuan usaha ekonomi produktif, pelatihan keterampilan kerja, serta pendampingan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan efek domino yang memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dan mendorong tumbuhnya keluarga mandiri.
Dengan target graduasi 300.000 keluarga pada tahun 2026, pemerintah berharap dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0%. Upaya ini bukan hanya tentang menghapus data penerima bantuan, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih mandiri bagi masyarakat.
“Graduasi adalah simbol perubahan. Keluarga yang dulu terbantu kini menjadi mandiri dan bisa membantu orang lain. Itulah tujuan kita semua,” tutup Gus Ipul.
Rekomendasi
