Pertamina Borong Penghargaan IHCSA 2026, 4 Pimpinan Legal Counsel Raih Apresiasi
TEROPONGBISNIS.ID — PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan Indonesia Most Respected In-House Counsel 2026 dalam ajang Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026 di Nusa Dua, Bali, 8–9 Oktober 2026. Penghargaan utama itu diterima Chief Legal Counsel Pertamina Joko Yuhono, sekaligus menegaskan peran fungsi hukum dalam menjaga tata kelola perusahaan.
Empat pimpinan fungsi hukum Pertamina turut masuk kategori In-House Counsel Elite 2026. Mereka adalah VP Legal Advocacy Ady Putra, VP Legal Litigation Jarrod D. Prastowo, dan VP Compliance Atik Mulyantika.
Ajang IHCSA digelar Hukumonline dan menjadi tolok ukur pengakuan komunitas hukum korporasi di Indonesia. Penilaiannya menyoroti profesionalisme tim hukum internal dalam mendukung aktivitas bisnis sekaligus memitigasi risiko.
Peran Fungsi Hukum di Balik Operasi Pertamina
Fungsi In-House Counsel Pertamina bekerja memastikan seluruh kegiatan bisnis berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Tim ini juga menangani advokasi serta litigasi ketika perusahaan menghadapi sengketa.
Di sisi lain, peran kepatuhan (compliance) menjaga agar kebijakan internal selaras dengan regulasi sektor energi yang terus berubah. Kontribusi itu dinilai membantu pencapaian target bisnis perusahaan secara berkelanjutan.
Penghargaan ini mencerminkan pengakuan komunitas hukum eksternal terhadap peran strategis tim hukum internal. Bagi Pertamina, apresiasi tersebut menjadi motivasi memperkuat profesionalisme dan integritas seluruh fungsi perusahaan.
Pertamina dan Agenda Korporasi Sepanjang 2026
Sepanjang tahun ini, Pertamina juga aktif menjalankan sejumlah program yang menyentuh langsung pelanggan dan masyarakat. Salah satunya mengajak pelanggan setia Pertamax Turbo menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 secara langsung.
Perusahaan membuka camping ground saat MotoGP Mandalika 2026 dengan kapasitas 150 orang. Pertamina juga mendukung pengelolaan Bank Sampah Putri Nyale di Desa Kuta sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial.
Di sisi lain, isu kebijakan energi masih menjadi sorotan. Sejumlah ekonom menyoroti RUU Migas, terutama rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) yang dinilai bisa merugikan posisi Pertamina.
Mengapa Pengakuan Ini Penting
Bagi perusahaan sebesar Pertamina, fungsi hukum bukan sekadar penasihat administrasi. Tim ini terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk saat menandatangani kontrak besar dan bermitra dengan investor asing.
Pengakuan dari komunitas hukum eksternal memberi sinyal bahwa tata kelola perusahaan berjalan di jalur yang benar. Sinyal ini relevan bagi investor, mitra bisnis, dan regulator yang menaruh perhatian pada kepatuhan BUMN sektor energi.
Pertamina menyatakan penghargaan tersebut menjadi pendorong untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas seluruh fungsi perusahaan, termasuk Legal Counsel. Posisi Pertamina sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia membuat standar tata kelola yang tinggi menjadi kebutuhan, bukan pilihan.