Djoko Setijowarno: Macet Ketapang-Gilimanuk Perlu Kolaborasi Lintas Instansi
TEROPONGBISNIS.ID — Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai kemacetan di akses Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tidak bisa diselesaikan satu instansi saja. Ia mendorong kolaborasi regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, kepolisian, pemda, hingga pengguna jasa untuk membenahi lintasan Ketapang-Gilimanuk yang jadi jalur utama bahan pokok ke Bali dan Nusa Tenggara.
Djoko menyampaikan hal itu dalam keterangan resminya, ditulis Sabtu (3/10/2026). Menurutnya, persoalan di pelabuhan penyeberangan tersibuk di Jawa Timur itu berakar pada optimasi jaringan dan simpul, bukan sekadar antrean kendaraan di depan pintu masuk.
Pembenahan akses Ketapang-Gilimanuk melibatkan banyak elemen. Mulai dari regulator yang mengatur dan mengawasi, kepolisian yang menjaga lalu lintas dan keamanan, pemda yang mendukung pengaturan wilayah, hingga pengelola pelabuhan dan operator kapal yang memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal.
"Secara teknik, jika dilihat ini semua karena masalah optimasi jaringan dan simpul, serta dalam mengatasinya perlu kerja sama semua pihak. Jika hal ini dilakukan, InsyaAllah tertangani macet akan selesai," kata Djoko.
Pengaturan Arus Harus Dimulai dari Hulu
Menurut Djoko, pengaturan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang seharusnya dilakukan sejak dari hulu. Pemerintah dan aparat dinilai perlu menyiapkan rekayasa lalu lintas, holding area, pengaturan armada logistik, serta sistem antisipasi dini saat volume kendaraan mulai naik.
Pendekatan itu penting karena jalur Ketapang-Gilimanuk merupakan perlintasan utama bahan pokok dan kebutuhan industri ke Bali dan Nusa Tenggara. Dominasi truk berukuran besar membuat waktu bongkar muat lebih lama dan memakan ruang dermaga serta ruang jalan secara signifikan.
Kendaraan ODOL dan Kantong Parkir Jadi Sorotan
Djoko menyoroti keberadaan kendaraan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang perlu dikendalikan sebelum masuk pelabuhan. Penertiban kendaraan ODOL, katanya, merupakan tanggung jawab lintas instansi agar persoalan yang tidak selesai di jalan tidak menumpuk di pintu pelabuhan.
Selain itu, truk angkutan barang kerap menumpuk di jalan raya sekitar pelabuhan karena belum optimalnya kantong parkir atau buffer zone sebelum masuk area pelabuhan. Kondisi ini membuat antrean tidak hanya melumpuhkan arus penyeberangan, tetapi juga memicu kemacetan ekor di jalan nasional Jalur Pantura Situbondo-Banyuwangi.
"Di sini proses pembagian tanggung jawab harus jelas. Regulator mengatur dan mengawasi, kepolisian menjaga lalu lintas dan keamanan, Pemda mendukung pengaturan wilayah, sementara pengelola pelabuhan dan operator kapal memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal," terangnya.
Infrastruktur Baru Belum Cukup Tanpa Perbaikan Operasi
Peningkatan kapasitas infrastruktur tetap diperlukan sebagai solusi jangka panjang. Pengembangan dan peningkatan kapasitas dermaga yang sedang berjalan dinilai sebagai upaya memperkuat kapasitas dan keandalan lintasan.
Namun Djoko mengingatkan pembangunan fisik tidak berdiri sendiri. Perbaikan pengaturan lalu lintas, pola operasi, dan manajemen kendaraan dari hulu harus berjalan beriringan agar antrean tidak berulang setiap kali volume kendaraan melonjak.
"Namun pembangunan infrastruktur tetap harus diikuti perbaikan pengaturan lalu lintas, pola operasi, dan manajemen kendaraan dari hulu," tegas Djoko.
Bagi pelaku usaha logistik dan distributor barang ke Bali serta Nusa Tenggara, perbaikan tata kelola di lintasan ini menentukan kelancaran pasokan. Kemacetan berkepanjangan di Ketapang berpotensi menambah waktu tempuh dan biaya operasional armada, yang ujungnya bisa tercermin pada harga barang di wilayah tujuan.
