Pemerintah Siapkan KPR Subsidi Bunga 6 Persen untuk Pekerja Bergaji Rp17 Juta
TEROPONGBISNIS.ID — Pemerintah menyiapkan skema baru kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi bagi pekerja berpenghasilan tetap hingga sekitar Rp17 juta per bulan, dengan bunga 6 persen dan harga rumah maksimal Rp500 juta. Program ini melengkapi skema pembiayaan rumah yang sebelumnya ditujukan bagi pekerja informal dan pelaku UMKM. Skema anyar tersebut masih dalam tahap pematangan bersama Kementerian Keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana ini usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 September. Pemerintah menilai pekerja bergaji tetap selama ini belum tersentuh fasilitas KPR bersubsidi.
Skema baru ini menyasar kelompok yang penghasilannya rutin tiap bulan, berbeda dari program sebelumnya yang menyasar pekerja informal. Harga rumah yang bisa dibiayai dibatasi Rp500 juta dengan suku bunga 6 persen.
Siapa Sasaran Program KPR Baru
Airlangga menyebut penerima program adalah pekerja dengan penghasilan tetap sekitar Rp17 juta. Kelompok ini dinilai punya kemampuan angsuran stabil, tetapi belum masuk cakupan KPR komersial maupun subsidi lama.
"Dibuatkan program baru tambahan untuk KPR bersubsidi bagi mereka yang mendapatkan penghasilan tetap sekitar Rp17 juta," kata Airlangga.
Program sebelumnya, lanjut dia, dirancang untuk pelaku UMKM dan pekerja berpenghasilan tidak tetap. Pemerintah kini memperluas cakupan agar pekerja formal juga bisa mengakses pembiayaan rumah murah.
"Jadi sebelumnya program ini disiapkan untuk mereka yang menjadi UMKM, penghasilannya tidak tetap, tapi berusaha, sekarang untuk mereka yang berpenghasilan tetap," ujarnya.
Bunga 6 Persen dan Plafon Rp500 Juta
Bunga 6 persen per tahun jauh di bawah rata-rata KPR komersial yang saat ini berkisar dua digit. Dengan plafon Rp500 juta, cicilan bulanan yang ditanggung penerima program relatif lebih ringan dibanding kredit perumahan nonsubsidi.
Besaran bunga itu juga lebih rendah dari KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini berjalan lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Namun Airlangga belum merinci tenor kredit, uang muka, maupun mekanisme penyaluran lewat bank mana. Pemerintah masih membahas detail teknis bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait.
Anggaran dan Waktu Berlaku Belum Final
Sejumlah hal penting masih kosong dalam pengumuman ini. Airlangga tidak menyebut kapan program mulai berlaku, berapa kuota penerima, dan berapa kebutuhan anggaran yang disiapkan negara.
Pemerintah menyatakan masih mematangkan rangkaian program ekonomi 2027. Artinya, skema KPR untuk pekerja bergaji tetap ini kemungkinan baru berjalan setelah kerangka fiskalnya selesai dibahas lintas kementerian.
Bagi pekerja yang selama ini gagal lolos KPR komersial karena bunga tinggi, rencana ini bisa jadi jalan masuk memiliki rumah. Tetapi tanpa kepastian waktu dan kuota, realisasinya masih bergantung pada kesepakatan anggaran di Kementerian Keuangan.
