JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menampik kabar mengenai kelangkaan beras premium di ritel modern. Pemerintah meyakini bahwa pasokan beras premium masih mencukupi, khususnya produk beras premium keluaran BUMN.
Kendati demikian, pemerintah mengakui terdapat peningkatan harga beras premium yang diklaim masih berada dalam batas wajar dan tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Pihaknya berharap kelompok konsumen beras premium yang berasal dari kalangan menengah ke atas dapat memahaminya.
"Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada. Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya," tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Berdasarkan pemantauan harga pangan oleh Bapanas, rata-rata harga beras premium secara nasional per 24 Juli mencapai Rp 15.966/kilogram (kg). Namun, angka tersebut merupakan rata-rata harga dari seluruh tiga zonasi HET beras premium.
Sebagai contoh di Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), rata-rata harga beras premium hanya melampaui HET secara tipis. Per 24 Juli, harganya tercatat Rp 15.224/kg atau melebihi 2,17% dari HET beras premium yang ditetapkan sebesar Rp 14.900/kg.
"Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa yang stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya. Justru yang menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang," terang Ketut sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Ia meyakini bahwa pemerintah secara berkesinambungan melakukan intervensi terhadap harga beras. Program intervensi tersebut meliputi bantuan pangan serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
Sejak Januari tahun 2026, akumulasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah didistribusikan kepada masyarakat sudah mencapai 1,4 juta ton.
"Mereka mengeluarkan lebih banyak sedikit tapi masyarakat yang (paling) memerlukan, yang menengah ke bawah atau yang di bawahnya lagi, tentu dukungan bantuan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi (harga) naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya," tambah Ketut sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Capaian tersebut mencakup penyaluran beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebesar 221,05 ribu ton yang merupakan kelanjutan SPHP beras tahun 2025. Selanjutnya, realisasi SPHP beras periode Maret hingga Juli sebesar 520,83 ribu ton serta penyaluran bantuan pangan tahap pertama berjumlah 662,88 ribu ton.
Oleh karena itu, Bapanas mengimbau publik agar tidak sekadar meninjau kondisi perberasan di sektor hilir. Publik juga perlu mencermati kondisi di sektor hulu mengenai keadaan para petani padi dalam negeri saat ini.
"Kalau kami swasembada, tentu masyarakat kami lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam yang harganya sempat Rp 16.000 dari seharusnya yang Rp 24.000. Petani dan peternak kami harus dijaga harganya," tutup Ketut sebagaimana dilansir dari berita sumber.